Dalam agama Hindu di Bali istilah perkawinan biasa disebut Pawiwahan. Pengertian Pawiwahan itu sendiri dari sudut pandang etimologi atau asal katanya, kata pawiwahan berasal dari kata dasar “ wiwaha”. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata wiwaha berasal dari bahasa sansekerta yang berarti pesta pernikahan; perkawinan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997:1130).
artikel Hindu
Pengertian pawiwahan secara semantik dapat dipandang dari sudut yang berbeda beda sesuai dengan pedoman yang digunakan. Pengertian pawiwahan tersebut antara lain: menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan pengertian perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan
ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.
Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat saya simpulkan bahwa pawiwahan adalah ikatan lahir batin (skala dan niskala ) antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal yang diakui oleh hukum Negara, Agama dan Adat.
Tujuan wiwaha menurut Agama Hindu
Pada dasarnya manusia selain sebagai
mahluk individu juga sebagai mahluk sosial, sehingga mereka harus hidup
bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tuhan telah
menciptakan manusia dengan berlainan jenis kelamin, yaitu pria dan
wanita yang masing-masing telah menyadari perannya masing-masing.
Telah menjadi kodratnya sebagai mahluk
sosial bahwa setiap pria dan wanita mempunyai naluri untuk saling
mencintai dan saling membutuhkan dalam segala bidang. Sebagai tanda
seseorang menginjak masa ini diawali dengan proses perkawinan.
Perkawinan merupakan peristiwa suci dan kewajiban bagi umat Hindu karena
Tuhan telah bersabda dalam Manava dharmasastra IX. 96 sebagai berikut:
“Prnja nartha striyah srstah samtarnartham ca manavah.
Tasmat sadahrano dharmah crutam patnya sahaditah”
“Untuk menjadi Ibu, wanita diciptakan
dan untuk menjadi ayah, laki-laki itu diciptakan. Upacara keagamaan
karena itu ditetapkan di dalam Veda untuk dilakukan oleh suami dengan
istrinya (Pudja dan Sudharta, 2002: 551).
Menurut I Made Titib
dalam makalah “Menumbuhkembangkan pendidikan agama pada keluarga”
disebutkan bahwa tujuan perkawinan menurut agama Hindu adalah mewujudkan
3 hal yaitu:
- Dharmasampati, kedua mempelai secara bersama-sama melaksanakan Dharma yang meliputi semua aktivitas dan kewajiban agama seperti melaksanakan Yajña , sebab di dalam grhastalah aktivitas Yajña dapat dilaksanakan secara sempurna.
- Praja, kedua mempelai mampu melahirkan keturunan yang akan melanjutkan amanat dan kewajiban kepada leluhur. Melalui Yajña dan lahirnya putra yang suputra seorang anak akan dapat melunasi hutang jasa kepada leluhur (Pitra rna), kepada Deva (Deva rna) dan kepada para guru (Rsi rna).
- Rati, kedua mempelai dapat menikmati kepuasan seksual dan kepuasan-kepuasan lainnya (Artha dan kama) yang tidak bertentangan dan berlandaskan Dharma.
Lebih jauh lagi sebuah perkawinan ( wiwaha)
dalam agama Hindu dilaksanakan adalah untuk membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal. Sesuai dengan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun
1974 pasal 1 yang dijelaskan bahwa perkawinan dilaksanakan dengan tujuan
untuk membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia dan kekal maka
dalam agama Hindu sebagaimana diutarakan dalam kitab suci Veda
perkawinan adalah terbentuknya sebuah keluarga yang berlangsung sekali
dalam hidup manusia. Hal tersebut disebutkan dalam kitab Manava
Dharmasastra IX. 101-102 sebagai berikut:
“Anyonyasyawayabhicaroghaweamarnantikah,
Esa dharmah samasenajneyah stripumsayoh parah”
“Hendaknya supaya hubungan yang setia
berlangsung sampai mati, singkatnya ini harus dianggap sebagai hukum
tertinggi sebagai suami istri”.
“Tatha nityam yateyam stripumsau tu kritakriyau,
Jatha nabhicaretam tau wiyuktawitaretaram”
“Hendaknya laki-laki dan perempuan yang
terikat dalam ikatan perkawinan, mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya
supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan
antara satu dengan yang lain” (Pudja, dan Sudharta, 2002: 553).
Berdasarkan kedua sloka di atas
nampak jelas bahwa agama Hindu tidak menginginkan adanya perceraian.
Bahkan sebaliknya, dianjurkan agar perkawinan yang kekal hendaknya
dijadikan sebagai tujuan tertinggi bagi pasangan suami istri. Dengan
terciptanya keluarga bahagia dan kekal maka kebahagiaan yang kekal akan
tercapai pula. Ini sesuai dengan ajaran Veda dalam kitab Manava Dharma
sastra III. 60 , sebagai berikut:
“Samtusto bharyaya bharta bharta tathaiva ca,
Yasminnewa kule nityam kalyanam tatra wai dhruwam”
“Pada keluarga dimana suami berbahagia
dengan istrinya dan demikian pula sang istri terhadap suaminya,
kebahagiaan pasti kekal” ( Pudja dan Sudharta, 2002: 148).
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan wiwaha
menurut agama Hindu adalah mendapatkan keturunan dan menebus dosa para
orang tua dengan menurunkan seorang putra yang suputra sehingga akan
tercipta keluarga yang bahagia di dunia (jagadhita) dan kebahagiaan
kekal (moksa).
Menurut agama Hindu dalam kitab Manava Dharmasastra III. 21 disebutkan 8 bentuk perkawinan sebagai berikut:
Sistem Pawiwahan dalam Agama Hindu
- Brahma wiwaha adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan memberikan seorang wanita kepada seorang pria ahli Veda dan berkelakukan baik yang diundang oleh pihak wanita.
- Daiwa wiwaha adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan memberikan seorang wanita kepada seorang pendeta pemimpin upacara.
- Arsa wiwaha adalah bentuk perkawinan yang terjadi karena kehendak timbal-balik kedua belah pihak antar keluarga laki-laki dan perempuan dengan menyerahkan sapi atau lembu menurut kitab suci.
- Prajapatya wiwaha adalah bentuk perkawinan dengan menyerahkan seorang putri oleh ayah setelah terlebih dahulu menasehati kedua mempelai dengan mendapatkan restu yang berbunyi semoga kamu berdua melakukan dharmamu dan setelah memberi penghormatan kepada mempelai laki-laki.
- Asuri wiwaha adalah bentuk perkawinan jika mempelai laki-laki menerima wanita setelah terlebih dahulu ia memberi harta sebanyak yang diminta oleh pihak wanita.
- Gandharva wiwaha adalah bentuk perkawinan berdasarkan cinta sama cinta dimana pihak orang tua tidak ikut campur walaupun mungkin tahu.
- Raksasa wiwaha adalah bentuk perkawinan di mana si pria mengambil paksa wanita dengan kekerasan. Bentuk perkawinan ini dilarang.
- Paisaca wiwaha adalah bentuk perkawinan bila seorang laki-lak dengan diam-diam memperkosa gadis ketika tidur atau dengan cara memberi obat hingga mabuk. Bentuk perkawinan ini dilarang.
Syarat Sah suatu Pawiwahan menurut Hindu.
Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 dan Kitab Suci Manava Dharmasastra maka syarat tersebut
menyangkut keadaan calon pengantin dan administrasi, sebagai berikut:
- Dalam pasal 6 disebutkan perkawinan harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai.dan mendapatkan izin kedua orang tua. Persetujuan tersebut itu harus secara murni dan bukan paksaan dari calon pengantin serta jika salah satu dari kedua orang tua telah meninggal maka yang memberi izin adalah keluarga, wali yang masih ada hubungan darah. Dalam ajaran agama Hindu syarat tersebut juga merupakan salah satu yang harus dipenuhi, hal tersebut dijelaskan dalam Manava Dharmasastra III.35 yang berbunyi:
“Adbhirewa dwijagryanam kanyadanam wicisyate,
Itaresam tu warnanam itaretarkamyaya”
“Pemberian anak perempuan di antara golongan Brahmana, jika didahului
dengan percikan air suci sangatlah disetujui, tetapi antara warna-warna
lainnya cukup dilakukan dengan pernyataan persetujuan bersama” (Pudja
dan Sudharta, 2002: 141).
- Menurut pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 ( sembilan belas ) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan tersebut tidaklah mutlak karena jika belum mencapai umur.
minimal tersebut untuk melangsungkan
perkawinan maka diperlukan persetujuan dari pengadilan atau pejabat lain
yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita, sepanjang
hukum yang bersangkutan tidak menentukan lain.
Agama Hindu memberikan aturan tambahan mengenai hal tersebut dimana dalam Manava Dharmasastra IX.89-90 yang
menyatakan bahwa walaupun seorang gadis telah mencapai usia layak untuk
kawin, akan lebih baik tinggal bersama orang tuanya hingga akhir
hayatnya, bila ia tidak memperoleh calon suami yang memiliki sifat yang
baik atau orang tua harus menuggu 3 tahun setelah putrinya mencapai umur
yang layak untuk kawin, baru dapat dinikahkan dan orang tua harus
memilihkan calon suami yang sederajat untuknya. Dari sloka tersebut
disimpulkan umur yang layak adalah 18 tahun, sehingga orang tua baru
dapat mengawinkan anaknya setelah berumur 21 tahun (Dirjen Bimas Hindu
dan Budha, 2001: 34).
- Sebagaimana diatur dalam pasal 8-11 Undang- Undang No. 1 tahun 1974, dalam Hukum Hindu perkawinan yang dilarang dan harus dihindari dijelaskan dalam Manava Dharmasastra III.5-11 adalah jika ada hubungan sapinda dari garis Ibu dan Bapak, keluarga yang tidak menghiraukan upacara suci, tidak mempunyai keturunan laki-laki, tidak mempelajari Veda, keluarga yang anggota badannya berbulu lebat, keluarga yang memiliki penyakit wasir, penyakit jiwa, penyakit maag dan wanita yang tidak memiliki etika.
- Selain itu persayaratan administrasi untuk catatan sipil yang perlu disiapkan oleh calon pengantin, antara lain: surat sudhiwadani, surat keterangan untuk nikah, surat keterangan asal usul, surat keterangan tentang orang tua, akta kelahiran, surat keterangan kelakuan baik, surat keterangan dokter, pas foto bersama 4x 6, surat keterangan domisili, surat keterangan belum pernah kawin, foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga dan surat ijin orang tua.
Samskara
atau sakramen dalam agama Hindu dianggap sebagai alat permulaan sahnya
suatu perkawinan. Hal tersebut dilandasi oleh sloka dalam Manava Dharma
sastra II. 26 sebagai berikut:
“Waidikaih karmabhih punyair nisekadirdwijanmanam,
Karyah carira samskarah pawanah pretya ceha ca”
“Sesuai dengan ketentuan-ketentuan
pustaka Veda, upacara-upacara suci hendaknya dilaksanakan pada saat
terjadi pembuahan dalam rahim Ibu serta upacara-upacara kemanusiaan
lainnya bagi golongan Triwangsa yang dapat mensucikan dari segala dosa
dan hidup ini maupun setelah meninggal dunia” (Pudja dan Sudharta,
2002:69).
Dalam pelaksanaan upacara perkawinan ( samskara
) tersebut, agama Hindu tidak mengabaikan adat yang telah terpadu dalam
masyarakat karena dalam agama Hindu selain Veda sruti dan smrti, umat
Hindu dapat berpedoman pada Hukum Hindu yang berdasarkan kebiasaan yang
telah turun temurun disuatu tempat yang biasa disebut Acara. Dengan
melakukan upacara dengan dilandasi oleh ajaran oleh pustaka Veda dan
mengikuti tata cara adat, maka akan didapatkan kebahagiaan di dunia
(Jagadhita ) dan Moksa. Hal tersebut dijelaskan dalam Manava Dharma
sastra II. 9 sebagai berikut:
“Sruti smrtyudita dharma manutisthanhi manavah,
iha kirtimawapnoti pretya canuttamam sukham”
“Karena orang yang mengikuti hukum yang
diajarkan oleh pustaka-pustaka suci dan mengikuti adat istiadat yang
keramat, mendapatkan kemashuran di dunia ini dan setelah meninggal
menerima kebahagiaan yang tak terbatas (tak ternilai)” ( Pudja dan
Sudharta, 2002: 63).
Dalam pelaksanaan upacara perkawinan baik
berdasarkan kitab suci maupun adat istiadat maka harus diingat bahwa
wanita dan pria calon pengantin harus sudah dalam satu agama Hindu dan
jika belum sama maka perlu dilaksanakan upacara sudhiwadani. Selain itu
menurut kitab Yajur Veda II. 60 dan Bhagavad Gita XVII. 12-14 sebutkan
syarat-syarat pelaksanaan Upacara, sebagai berikut:
1) Sapta pada
(melangkah tujuh langkah kedepan) simbolis penerimaan kedua mempelai
itu. Upacara ini masih kita jumpai dalam berbagai variasi (estetikanya)
sesuai dengan budaya daerahnya, umpamanya menginjak telur, melandasi
tali, melempar sirih dan lain-lainnya.
2) Panigraha yaitu
upacara bergandengan tangan adalah simbol mempertemukan kedua calon
mempelai di depan altar yang dibuat untuk tujuan upacara perkawinan.
Dalam budaya jawa dilakukan dengan mengunakan kekapa ( sejenis
selendang) dengan cara ujung kain masing-masing diletakkan pada
masing-masing mempelai dengan diiringi mantra atau stotra.
3) Laja Homa atau Agni Homa pemberkahan yaitu pandita menyampaikan puja stuti untuk kebahagiaan kedua mempelai ( Dirjen Bimas Hindu dan Budha, 2001:36).
4) Sraddha artinya pelaksanaan samskara hendaknya dilakukan dengan keyakinan penuh bahwa apa yang telah diajarkan dalam kitab suci mengenai pelaksanaan yajña harus diyakini kebenarannya. Yajña
tidak akan menimbulkan energi spiritual jika tidak dilatarbelakangi
oleh suatu keyakinan yang mantap. Keyakinan itulah yang menyebabkan
semua simbol dalam sesaji menjadi bermakna dan mempunyai energi rohani.
Tanpa adanya keyakinan maka simbol-simbol yang ada dalam sesaji tersebut
tak memiliki arti dan hanya sebagai pajangan biasa.
5) Lascarya artinya suatu yajña yang dilakukan dengan penuh keiklasan.
6) Sastra artinya suatu yajña harus dilakukan sesuai dengan sastra atau kitab suci. Hukum yang berlaku dalam pelaksanaan yajña disebut Yajña Vidhi. Dalam agama Hindu dikenal ada lima Hukum yang dapat dijadikan dasar dan pedoman pelaksanaan yajña.
7) Daksina artinya
adanya suatu penghormatan dalam bentuk upacara dan harta benda atau
uang yang dihaturkan secara ikhlas kepada pendeta yang memimpin upacara.
8) Mantra artinya dalam pelaksanaan upacara yajña harus ada mantra atau nyanyian pujaan yang dilantunkan.
9) Annasewa artinya dalam pelaksanaan upacara yajña hendaknya ada jamuan makan dan menerima tamu dengan ramah tamah.
10) Nasmita artinya suatu upacara yajña hendaknya tidak dilaksanakan dengan tujuan untuk memamerkan kemewahan.
Demikianlah tinjauan secara umum tentang
pelaksanaan perkawinan atau pawiwahan yang ideal menurut agama Hindu.
Perkawinan yang sakral tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan oleh
sebab itu sebelum melakukan perkawinan hendaknya dipikirkan dahulu
secara matang agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan dalam rumah
tangga setelah menikah.
Sumber: www.dharmavada.wordpress.com
